DIPA belum cair juga .... (hiks)

suasana dikantor saya sedang resah gelisah, apa sebabnya? karena hingga saat ini DIPA tidak ada tanda-tanda pencairannya,, kami pun disini hanya bisa mengelus dada, kegiatan yang sudah dianggarkan tidak akan terlaksananya ( yah minimal sampai DIPA cair), ada apa gerangan,, saya pun mencoba mencari tahu, apakah DIPA tidak cair ini hanya Kementerian kami saja ataukah semua Kementerian juga..

menurut detikfinance.com SBY menjanjikan DIPA 2011 akan cepat cair menurut berita berikut ini :

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (28/12/2010) menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta para gubernur dari seluruh Indonesia. Penyerahan dilakukan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (28/12/2010).

Berdasarkan keterangan pers Kementerian Keuangan, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 lebih awal dilaksanakan dibandingkan tahun-tahun anggaran lalu yang diserahkan oleh Presiden pada awal tahun berjalan. Pada tahun-tahun sebelumnya, DIPA diserahkan pada awal tahun anggaran berjalan.

DIPA yang diserahkan di akhir tahun dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011, semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja.

Faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.

Prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah" adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan.

APBN 2011 meningkat sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah.

Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp 850,3 triliun atau 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 3,7 triliun.

Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92, persen dari tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010.
......................................................................................................................................................

tapi ternyata kenyataannya hingga kini DIPA belum cair juga..

menurut hasil pencairan saya dari kompas.com didapat keterangan sebagai berikut :

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun persetujuan Panitia Anggaran DPR sudah diberikan, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, dokumen untuk mencairkan dana dari Departemen Keuangan, belum terbit. Departemen teknis harus menunggu sebelum menjalankan proyek stimulus fiskal.

”Kalau DIPA sudah selesai, seharusnya saya menerima surat dari Menteri Keuangan. Sampai sekarang, saya belum menerima suratnya,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal di Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut Jusman, Departemen Perhubungan (Dephub) mendapatkan jatah anggaran stimulus fiskal Rp 2,2 triliun. Itu jauh di bawah usulan yang disampaikan Dephub Rp 3 triliun.

Pemerintah menetapkan total stimulus fiskal untuk mengantisipasi memburuknya krisis ekonomi global pada 2009 Rp 73,3 triliun. Rp 12,2 triliun di antaranya adalah anggaran infrastruktur. Dari angka itu, yang Rp 2,2 triliun diberikan ke Dephub.

Dalam proses penyisiran proyek yang dibiayai dana stimulus itu, Dephub mengoreksi beberapa proyek, di antaranya mengalihkan proyek pembangunan dermaga ikan ke Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) senilai Rp 58 miliar. Akibat pengalihan itu, jatah anggaran stimulus fiskal untuk Dephub terpangkas menjadi Rp 2,142 triliun. ”Kami menilai proyek itu lebih cocok di DKP karena data-data mengenai dermaga ikan lebih lengkap di DKP,” tutur Menhub.

Selain itu, Dephub juga menggeser lokasi beberapa proyek strategis yang diusulkan sebagai bagian dari proyek stimulus fiskal, antara lain proyek pembangunan bandara baru di Toraja, Sulawesi Selatan. Proyek ini diusulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena Toraja memerlukan bandara yang bisa mempermudah akses para turis.

Seluruh proyek infrastruktur ini diharapkan bisa terlaksana mulai Maret 2009. Jika lebih lambat, sifat stimulusnya akan hilang sebab dana Rp 12,2 triliun tersebut diharapkan bisa menciptakan satu juta lapangan kerja baru.

Dirjen Perbendaharaan Negara, Depkeu, Herry Purnomo mengatakan, pihaknya belum menerbitkan satu pun DIPA untuk stimulus fiskal, sebab salah satu dokumen yang menjadi syarat penerbitan DIPA belum diserahkan dari Ditjen Anggaran Depkeu, yakni satuan anggaran per satuan kerja (SAPSK).

Dirjen Anggaran Anny Ratnawati mengatakan, pihaknya sudah menuntaskan SAPSK untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun SAPSK untuk departemen lain yang menerima stimulus akan diselesaikan dalam dua hari ke depan.

Tetap yakin

Di tengah belum mulusnya proses DIPA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap yakin implementasi stimulus fiskal yang totalnya Rp 73,3 triliun akan menciptakan peluang-peluang baru bagi ekonomi domestik.

Presiden juga yakin, selain stimulus fiskal, berbagai skema kebijakan yang pro-rakyat dan pro-pertumbuhan di dalamnya akan menjadi faktor penting tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan sebesar 4,5 persen.

Keyakinan Presiden Yudhoyono ini disampaikan saat membuka dialog dengan perwakilan kamar dagang dan industri internasional di Istana Merdeka, kemarin.

diambil dari berbagai sumber.

(BURUKNYA) PILKADA TANGERANG..

aku tertarik baca headline di tempointeraktif.com tentang buruknya Pilkada Tangerang.. yang menyebutkan salah satu kandidat melakukan kecurangan, hal ini dirasakan benar oleh kami (keluarga kami,red) pada pemilihan kemarin kami tidak mendapatkan kartu suara, padahal kami sudah menempati rumah ini selama lebih dari 6 tahun, dan sampai sekarang untuk pemilihan pilkada ulang kami tetap tidak diberikan kartu suara.

mungkin bagi sebagian orang hal ini merupakan hal yang sepele, tetapi coba kalau kita pikirkan bukan hanya keluarga kami yang tidak diberikan hak untuk memilih, masih ada keluarga2 yang lain yang juga tidak mendapatkan hak suaranya. sehingga, jika dikalkulasikan mungkin jumlah suaranya bisa signifikan mempengaruhi hasil suaranya.

ternyata masih banyak kecurangan2 yang lain seperti wacana tentang buruknya pilkada tangerang yang diambil dari tempointeraktif.com tanggal 11 desember 2010 =>

Putusan Mahkamah Konstitusi mestinya menampar penyelenggara dan pengawas pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan. Pemilihan di kota hasil pemekaran ini mesti diulang karena penuh dengan pelanggaran. Kecurangan yang sistematis sebenarnya bisa dihindari jika mereka menindak tegas siapa pun yang menabrak aturan.

Buruknya perhelatan demokrasi itu terkuak setelah pasangan yang kalah menggugat lewat MK. Mereka meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum setempat yang menetapkan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie sebagai pemenang. Dalam pemilihan yang berlangsung pada 13 November itu, Airin-Benyamin meraup 46,4 persen suara. Angka itu hanya unggul tipis atas perolehan penggugat, Arsid-Andreas Taulany, yang meraih 46,2 persen suara.

Mahkamah akhirnya mengabulkan permohonan itu karena cukup banyak bukti adanya pelanggaran. Salah satu contohnya, Airin dinilai memanfaatkan para pejabat Tangerang Selatan untuk mempengaruhi massa. Bahkan digambarkan oleh pihak penggugat, sebelum pemilihan, terjadi mutasi besar-besaran agar para pejabat pendukung Airin mendapat pos penting.

Hakim konstitusi pun menyatakan telah terjadi pelanggaran sistematis. Kecurangan ini melibatkan struktur kekuasaan, mulai wali kota sementara, camat, lurah, sampai ketua RT/RW. Airin-Benyamin menggandeng mereka melakukan banyak kampanye dini lewat lomba olahraga sampai khitanan massal. Hakim juga menyebut pasangan ini membagikan uang atau barang kepada aparatur pemerintah disertai tekanan.

Itu sebabnya, putusan MK yang meminta pemilihan di Tangerang Selatan diulang secara menyeluruh perlu didukung. Begitu juga seruan hakim konstitusi agar penyelenggara dan pengawas pemilihan bekerja sesuai dengan wewenang. Sebab, amburadulnya pemilihan wali kota disebabkan oleh tidak berfungsinya KPU setempat dan pengawas secara maksimal. Banyak sekali pelanggaran yang dibiarkan sehingga pemilihan tidak berlangsung secara jujur dan adil.

Mereka mestinya melaporkan pejabat yang terang-terangan membantu pasangan Airin-Benyamin ke penegak hukum. Bukankah para pejabat itu telah menyalahgunakan wewenangnya? Bahkan, jika bukti-bukti pelanggaran itu amat kuat, KPU bisa mencoret pasangan tersebut dari daftar calon wali kota. KPU Provinsi Banten seharusnya pula turun tangan jika KPUD Tangerang Selatan tidak mampu mengadakan pemilihan yang fair. Pengurus yang bermain mata dengan peserta pemilihan bisa diberi sanksi tegas.

Bahkan, bila pembiaran pelanggaran itu juga dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU pusat seharusnya segera bertindak. Terjadi pelanggaran besar-besaran sehingga pemilihan menjadi sia-sia jelas menunjukkan mekanisme pengawasan ini tidak berjalan.

Kasus memalukan di Tangerang Selatan, yang bisa ditempuh hanya 30 menit dari Ibu Kota, seharusnya menjadi perhatian banyak pihak, termasuk penegak hukum. Jangan sampai pemilihan ulang yang menghabiskan biaya Rp 10 miliar hanya akan mengulang pelanggaran dan kecurangan yang sama.

...................................................................................................................................................................

aku disini sebagai warga negara yang baik hanya bisa berharap nantinya kita bisa dipimpin oleh seseorang yang mempunyai sifat amanah, dan bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua.. amiinn..